Peta Sulawesi

 

                                             ......inilah indonesiaku…....

Mari kita mulai dengan mengenal Pulau Sulawesi….sejauh ini beberapa propinsi yang ada di Pulau Sulawesi adalah….
Sulawesi utara;
Gorontalo;
Sulawesi Tengah;
Sulawesi Barat;
Sulawesi Tenggara; dan…
Sulawesi Selatan.

Sulawesi utara 

                                           Ibukota : Manado
 

SEJARAH PROPINSI SULAWESI UTARA

Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada di paling ujung utara Nusantara ini menjadi Daerah Propinsi.
Dalam sejarah pemerintahan daerah Sulawesi Utara, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan administrasi pemerintahan, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan bangsa.
Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Propinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar dengan Gubernur yaitu DR.G.S.S.J. Ratulangi.

Kemudian sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia, maka pada tahun 1960 Propinsi Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.
Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor.122/M Tahun 1960 tanggal 31 Maret 1960 ditunjuklah A. Baramuli, SH sebagai Gubernur Sulutteng.

Sembilan bulan kemudian Propinsi Administratif Sulawesi Utara-Tengah ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi; Kotapradja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing; Sangihe Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Minahasa, Buol Toli-Toli, Donggala, Daerah Tingkat II Poso, Luwuk/ Banggai. Sementara itu, DPRD Propinsi Sulawesi Utara-Tengah baru terbentuk pada tanggal 26 Desember 1961.

Dalam perkembangan selanjutnya, tercatat suatu momentum penting yang terpatri dengan tinta emas dalam lembar sejarah daerah ini yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 yang menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukotanya Manado.

Momentum diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak itulah secara de facto wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo. Adapun daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah Sulawesi Utara yaitu; Kotamadya Manado, Kota Madya Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe Talaud. Gubernur Propinsi Dati I Sulawesi Utara yang pertama adalah F.J. Tumbelaka.

Dalam perjalanan panjang Propinsi Sulawesi Utara tercatat sejumlah Gubernur yang telah memimpin daerah ini yaitu:
F.J.Tumbelaka (Pj.Gubernur 1964-1965); Soenandar Prijosoedarmo (Pj.Gubernur 1965-1966); Abdullah Amu (Pj.Gubernur 1966 – 1967); H.V. Worang (1967 – 1978); Willy Lasut.G.A (1978-1979); Erman Harirustaman (Pj.Gubernur 1979-1980); G.H. Mantik (1980-1985); C.J. Rantung (1985-1990); E.E.Mangindaan (1995-2000); Drs. A.J. Sondakh (2000-2005); Ir. Lucky H. Korah, MSi (Pj. Gubernur 2005) dan Drs.S.H.Sarundajang (2005-2010).

Sementara yang pernah menduduki posisi Wakil Gubernur yaitu; Drs. Abdullah Mokoginta (1985-1991); A. Nadjamuddin (1991-1996); J. B. Wenas (Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra, 1997-2000); Prof. Dr. Hi. H. A. Nusi, DSPA (Wagub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 1998-2000 ), dan Freddy H. Sualang (2000-2005) dan terpilih kembali untuk periode 2005-2010.

Selanjutnya, seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dibentuk Propinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan dibentuknya Propinsi Gorontalo tersebut, maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara meliputi; Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Sangihe dan Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow. Pada Tahun 2003 Propinsi Sulawesi Utara mengalami penambahan 3 Kabupaten dan 1 Kota dengan Kabupaten Minahasa sebagai Kabupaten induk yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon serta Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian tahun 2007 ketambahan lagi 4 lagi Kabupaten/Kota yakni Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolmong Utara, Kab. Sitaro dan Kota Kotamobagu.

Lambang Sulawesi Utara

 

Secara Geografis,
Propinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga propinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua propinsi lainnya adalah Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan 1210-1270 Bujur Timur (BT). Kedudukan jazirah membujur dari timur ke barat dengan daerah paling utara adalah Kepulauan Sangihe dan Talaud, dimana wilayah kepulauan ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Wilayah Propinsi Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:
Utara : Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Republik Filipina
Timur : Laut Maluku
Selatan : Teluk Tomini
Barat : Propinsi Gorontalo

Gorontalo

                                                Ibukota : Gorontalo
 

SEJARAH GORONTALO
Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado.
Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut); Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B.

Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut huukm adat etatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohala’a”. Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala’a :
• Pohala’a Gorontalo
• Pohala’a Limboto
• Pohala’a Suwawa
• Pohala’a Boalemo
• Pohala’a Atinggola

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”.

Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal.

Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain :
• Berasal dari “Hulontalangio”, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi hulontalo.
• Berasal dari “Hua Lolontalango” yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu lalang.
• Berasal dari “Hulontalangi” yang artinya lebih mulia.
• Berasal dari “Hulua Lo Tola” yang artinya tempat berkembangnya ikan Gabus.
• Berasal dari “Pongolatalo” atau “Puhulatalo” yang artinya tempat menunggu.
• Berasal dari Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung.
• Berasal dari “Hunto” suatu tempat yang senantiasa digenangi air

Jadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata “hulondalo” hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.

Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah “Rechtatreeks Bestur”. Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu
• Onder Afdeling Kwandang
• Onder Afdeling Boalemo
• Onder Afdeling Gorontalo
Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :
• Distrik Kwandang
• Distrik Limboto
• Distrik Bone
• Distrik Gorontalo
• Distrik Boalemo
Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :
• Afdeling Gorontalo
• Afdeling Boalemo
• Afdeling Buol
Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk. H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat “Hari Kemerdekaan Gorontalo” yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan “Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja” sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.
Geografis

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara geografis terletak diantara 0º, 30′ – 1º,0′ lintang utara dan 121º,0′ – 123º,30′ Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulut di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat.
Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 12.215,45 km2

Lambang Gorontalo

Sulawesi tengah…

Ibukota : Palu
SEJARAH SULAWESI TENGAH
Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan yang terdiri atas 15 (Lima Belas) Kerajaan dibawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.
Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ketangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain :
1. Poso Lage di Poso;
2. Lore di Wianga;
3. Tojo di Ampana ;
4. Pulau Una-una di Una-una;
5. Bungku di Bungku;
6. Mori di Kolonodale;
7. Bagai di Luwuk;
8. Parigi di Parigi;
9. Moutong di Tinombo;
10. Tawaeli di Tawaeli;
11. Banawa di Donggala;
12. Palu di Palu;
13. Sigi/Dolo di Biromaru;
14. Kulawi di Kulawi
15. Tolo-toli di Toli-toli;

Dalam perkembanganya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, oleh Pemerintah Pusat membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (Tiga) bagian yakni :
1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah di bagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.
3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi Kabupaten baru di Propinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan pemekaran Wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, Menjadi sembilan Daerah yakni :
1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Donggala
2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso
3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk
4. Kabupaten Toli-toli berkedudukan di Toli-toli
5. Kota Palu berkedudukan di Palu
6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol
7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Kolonodale
8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai
9. Kabupaten Parigi Moutong berkedududkan di Parigi

Propinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 terletak diantara 2022’ Lintang Utara dan 3048’ Lintang Selatan serta 119022’ Bujur Timur.
Batas-batas Wilayahnya adalah :
- Sebelah Utara : Propinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Propinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat : Selat Makasar

Luas daratan Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah 68.033 Km2. Secara administratif Propinsi Sulawesi Tengah di bagi menjadi delapan Kabupaten dan satu kota dengan 85 Kecamatan dan1.432 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 2.215.449 jiwa dan tingkat kepadatan rata-rata 29 jiwa/Km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,59%. Sebaran penduduk Propinsi Sulawesi Tengah secara umum masing-masing berada di kawasan pemukiman pedalaman sebesar 30% kawasan pantai sebesar 60% dan kawasan kepulauan Sebesar 10%.

Lambang Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Ibukota : Mamuju
Sejarah Terbentuknya SULAWESI BARAT

Bertolak dari semangat “Allamungan Batu di Luyo” yang mengikat Mandar dalam perserikatan “Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu” dalam sebuah muktamar yang melahirkan “Sipamandar” (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polmas.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaiman diatas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting:
1. Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar);
2. kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk;
3. mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) – pada awal tahun 1960an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta
4.Fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan hutan –untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya.

Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah sulawesi barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Propinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 00121 – 30361 Lintang Selatan dan 118043’15″ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan selat Makassar si sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah propinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di kabupaten Polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing-masing 150 km.

Di sulawesi Barat terdapat 2 gunung yang mempunyai ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. gunung ini beridi tegak di Kabupaten Mamuju.

Luas wilayah Propinsi Sulawesi Barat tercatat 16.937,16 kilometer persegi yang meliputi 5 kabupaten. Kabupaten Mamuju merupakan Kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 47,32 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

logo Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Ibukota : Makassar
Sejarah Sulawesi selatan

Sebelum Proklamasi RI, Sulawesi Selatan, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami empat etnis yaitu ; Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.
Ada tiga kerajaan besar yang berpengaruh luas yaitu Luwu, Gowa dan Bone, yang pada abad ke XVI dan XVII mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, Cina, Melayu dan Arab.
Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi propinsi Administratif Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1960. Pemisahan Sulawesi Selatan dari daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dengan UU Nomor 13 Tahun 1964, sehingga menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan.

Periode Gubernur :
I. Gubernur Sulawesi
1945 – 1949 DR. G. S.S.J. Ratulangi
1950 – 1951 B. W. Lapian
1951 – 1953 R. Sudiro
1953 – A. Burhanuddin
1953 – 1956 Lanto Dg. Pasewang
1956 – 1959 A. Pangerang Pettarani
II. Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara :
1959 – 1960 A. Pangerang Pettarani
1960 – 1966 A. A. Rivai.
III. Gubernur Sulawesi Selatan
1966 – 1978 Ahmad Lamo (Dua periode)
1978 – 1983 Andi Oddang
1983 – 1993 A. Amiruddin (Dua periode)
1993 – 2003 H. Z. B. Palaguna (Dua periode)
2003 – sekarang H. M. Amin Syam

Menurut catatan sejarah Budaya Sulsel, ada tiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh luas yakni Kerajaan Luwu, Gowa, dan Bone, disamping sejumlah kerajaan kecil yang beraliansi dengan kerajaan besar, namun tetap bertahan secara otonom. Berbeda dengan pembentukan Propinsi lain di indonesia, Sulsel terbentuk menjadi satu kesatuan wilayah administratif tingkat propinsi, atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat sekaligus bergabung dalam negara kesatuan Republik Iindonesia, sehingga Sulsel menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 1950 dan Makassar sebagai pusat pemerintahan.

Dengan undang-undang ini maka Wilayah Administratif Sulsel terbagi menjadi 21 daerah swantantra tingkat II dan 2 (dua) kotapraja yakni Makassar dan Parepare. Status Propinsi Administratif Sulawesi berakhir pada tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU Nomor 47 Tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara beribukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah beribukota Manado, Empat tahun kemudian pemisahan wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dalam II Nomor 13 Tahun 1964 dan Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah otonom dan terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menggabungkan wilayah administratif daerah-daerah otonom dalam satu penyebutan yaitu Daerah Tingkat II atau Kotamdya dan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Selanjutnya Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan terbagi dalam 23 Kabupaten/Kotamadya serta 2 (dua) Kota Administratif yakni Palopo di Kabupaten Luwu dan Watampone di kabupaten Bone. Sedangkan yang sangat berarti adalah perubahan nama ibukota Propinsi sulawesi Selatan dari makassar ke Ujung Pandang yang ditetapkan dalam PP Nomor 51 tahun 1971 Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1971.

Sulawesi Selatan terletak di jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Propinsi yang Beribukota di Makassar ini, terletak antara :
0 ° 12‘ – 8 ° Lintang Selatan
116 °48‘ – 122 ° 36‘ Bujur Timur.
Secara administratif berbatasan :
Sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah Sebelah Barat dengan Selat Makassar Sebelah Timur dengan Teluk Bone Sebelah Selatan dengan Laut Flores Luas wilayahnya, 62.482,54 km2 (42 % dari luas seluruh pulau Sulawesi dan 4,1 % dari Luas seluruh Indonesia).Posisi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan , baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala internasional.

Pelayanan tersebut mencakup perdagangan, transportasi darat – laut – udara, pendidikan, pendaya-gunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan kesehatan, penelitian pertanian tanaman pangan, Perkebunan, perikanan laut, air payau tambak, kepa-riwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga keuangan dan perbankan.

Wisatawan Manca Negara mengenal Kota Makassar lewat Benteng Ujung Pandangnya atau yang terkenal dengan nama benteng Fort Rotterdam. Benteng Ujungpandang merupakan peninggalan sejarah keperkasaan kerajaan masa lalu di Sulawesi Selatan. Kerajaan yang sangat kuat dan berjaya sekitar abad ke – 17 adalah Kerajaan Gowa, dengan ibu kota Makassar. Benteng Ujung Pandang di bangun pada tahun1545 semasa pemerintahan Imanrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, juga terkenal dengan nama Karaeng Tunipallangga Ulaweng. Pada tahun 1667 ketika kekuatan Gowa dikalahkan oleh Belanda semua perbentengan dimusnahkan, kecuali Benteng Somba Opu. Ketika itu Kerajaan Gowa memiliki 17 benteng. Dua tahun kemudian sesudah perjanjian Bongaya, Benteng Somba Opu kemudian dimusnahkan secara total oleh Belanda. Namun kemudian dibangun kembali oleh Belanda dan diberi nama Fort Rotterdam.
Kini Kota Makassar kembali menjadi Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya pernah bernama Kotamadya Ujung Pandang. Kota Makassar terkenal pula sebagai kota “Angin Mamiri” berarti kota dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah, Kota ini juga terkenal dengan “Pantai Losarinya” yang indah atau dikenal dengan restoran terpanjang karena pengunjung yang dapat menikmati hidangan lezat sambil menikmati hembusan angin laut yang menyegarkan dan menyaksikan terbenamnya matahari serta keindahan panorama laut. Kota makassar bersuhu 22 – 33o C, dengan luas wilayah 175,77 Km2 dan terus berkembang khususnya ke arah Timur dimana pembangunan infrastruktur seperti perluasan Pelabuhan Laut makasar, bandara Hasanuddin, jalan tol, Kawasan Industri Makassar dan berbagai proyeklainnya tengah dilaksanakan.
Sektor Pariwisata
Sektor Perikanan
Sektor Peternakan
Sektor Pertanian

Secara geografis Kota Makassar terletak pada koordinat antara 5o 30’ 18 sampai 5o 14’ 49” Lintang Selatan dan 119o 18’ 97” sampai 119o 32’ 3” Bujur Timur.
Batas-batas Wilayah
Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
Sebelah Timur : Kabupaten Maros
Sebelah Barat : Selat Makassar

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sejarah Singkat

Dengan adanya pemerintahan Orde Baru,
maka seluruh lembaga-lembaga pemerintahan negara dari pusat sampai ke daerah-daerah diusahakan untuk segera diadakan bagi yang belum ada, sedangkan lembaga yang telah ada tetapi tidak sesuai dengan keadaan segera dirombak dan disesuaikan dengan jiwa Pancasila serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dicantumkan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah Posisi dan Fungsi dalam UUD 1945.

Setelah itu maka MPRS mengeluarkan suatu Ketetapan No.XX/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pemberian Otonomi Kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberikan hak otonomi kepada daerah-daerah sesuai dengan jiwa dan isi UUD 1945, tanpa mengurangi tangung jawab pemerintahan pusat di bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah.

Landasan Pokok Tentang Pelaksanaan Pemerintahan di daerah-daerah yaitu UU No. 18 tahun 1965. Akan tetapi karena situasi politik dan keadaan pada waktu itu yakni terjadinya Pemberontakan G 30 S/PKI, maka UU ini dirubah dan diganti dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai dengan Pelaksanaan UU No. 5
tahun 1974 antara lain : Kestabilan Politik dan ekonomi dalam wilayah ketertiban juga tetap dipelihara.

Dilain pihak partai-partai politik yang menunjukkan partisipasinya dan kerjasamanya yang baik dengan pemerintah DPRD Provinsi Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara sebagai penyalur yang baik dengan pihak eksekutif, sehingga pada waktu diadakan pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang definitif, berjalan dengan baik tertib tanpa mengalami hambatan-hambatan. Pada tahun 1967 DPRD Provinsi Dati I Sulawesi Tenggara berhasil memilih Kolonel Eddy Sabara sebagai Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tenggara yang definitif.

Selama masa jabatan Eddy Sabara pertumbuhan daerah Sulawesi Tenggara mulai baik, rencana dan pelaksanaan pembangunan berjalan baik. Pembangunan mulai direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap menurut skala prioritasnya. Pembangunan jalan darat, laut maupun udarah mulai dirintis dan dibangun, begitu pula alat-alat kendaraan untuk pengangkutan, mulai diadakan secara bertahap.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa. Memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02045′-06015′LS dan membentang dari Barat ke Timur antara 120045′-124030′ BT.

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara :
* Sebelah Utara berbatasan dengan Prov. Sulawesi Selatan dan Prov. Sulawesi Tengah
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Prov. NTT di Laut Flores
* Sebelah Timur berbatasan dengan Prov. Maluku di Laut Banda
* Sebelah Barat berbatasan dengan Prov. Sulawesi Selatan Di Teluk Bone

lambang Sulawesi Tenggara